Panduan Pajak Kripto di Indonesia: Hitung & Lapor

Dunia aset kripto menawarkan peluang menarik, mulai dari investasi jangka panjang hingga aktivitas trading. Namun, seiring dengan pertumbuhan ekosistem ini, pemahaman mengenai aspek regulasi, khususnya pajak, menjadi semakin krusial bagi para pelaku pasar di Indonesia. Mengabaikan kewajiban pajak bukan hanya berpotensi menimbulkan sanksi di kemudian hari, tetapi juga menunjukkan ketidakpatuhan terhadap peraturan yang berlaku di negara tempat kita berdomisili. Artikel ini hadir sebagai panduan komprehensif untuk membantu Anda memahami aturan pajak kripto di Indonesia, cara menghitungnya, hingga proses pelaporannya. Tujuannya adalah memberikan pencerahan agar Anda dapat bertransaksi dengan tenang dan sesuai ketentuan hukum.

Mengapa Pajak Kripto Penting di Indonesia?

Aset kripto, yang dulunya dianggap sebagai instrumen di luar sistem keuangan tradisional, kini semakin terintegrasi dan mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, termasuk dari segi perpajakan. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), telah menerbitkan regulasi spesifik mengenai pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi aset kripto.

Pentingnya memahami pajak kripto tidak hanya terletak pada kepatuhan hukum semata. Bagi investor dan trader, pemahaman ini adalah bagian integral dari manajemen risiko dan perencanaan keuangan. Mengetahui berapa bagian dari keuntungan yang akan menjadi kewajiban pajak memungkinkan Anda membuat keputusan investasi yang lebih informasi dan realistis. Selain itu, dengan patuh melaporkan dan membayar pajak, Anda turut berkontribusi pada penerimaan negara, yang pada gilirannya digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik.

Regulasi pajak kripto di Indonesia, khususnya yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68/PMK.03/2022, menegaskan posisi aset kripto sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Meskipun berstatus komoditas, transaksi yang melibatkan aset kripto menghasilkan potensi penghasilan atau keuntungan yang terutang pajak, sama seperti transaksi aset lainnya.

Transaksi Kripto yang Menjadi Objek Pajak di Indonesia

Berdasarkan regulasi yang berlaku, beberapa jenis transaksi yang melibatkan aset kripto dapat menimbulkan kewajiban perpajakan. Memahami jenis transaksi ini adalah langkah pertama dalam memastikan kepatuhan.

• Jual Beli (Trading) Aset Kripto: Ini adalah transaksi paling umum. Ketika Anda menjual aset kripto yang Anda miliki dengan harga lebih tinggi dari harga belinya (mendapatkan keuntungan), keuntungan tersebut berpotensi menjadi objek pajak. Begitu pula sebaliknya, kerugian dapat terjadi jika harga jual lebih rendah dari harga beli.
• Penukaran (Swap/Barter) Aset Kripto: Menukarkan satu jenis aset kripto dengan aset kripto lainnya (misalnya, Bitcoin ke Ethereum) juga dianggap sebagai transaksi yang dapat menimbulkan keuntungan atau kerugian, tergantung pada nilai aset yang ditukar pada saat transaksi. Ini sering diperlakukan sebagai dua transaksi terpisah: menjual aset pertama dan membeli aset kedua.
• Penghasilan dari Staking: Staking adalah proses mengunci sejumlah aset kripto untuk mendukung operasional jaringan blockchain dan sebagai imbalannya menerima reward dalam bentuk aset kripto tambahan. Reward dari staking ini dapat dianggap sebagai penghasilan dan berpotensi dikenakan pajak.
• Penghasilan dari Mining (Penambangan): Aktivitas mining yang berhasil memvalidasi transaksi dan mendapatkan reward berupa aset kripto juga menghasilkan penghasilan. Aset kripto yang diperoleh dari mining dapat dikenakan pajak.
• Penghasilan dari Airdrop atau Fork: Airdrop adalah distribusi gratis aset kripto ke dompet tertentu, seringkali untuk tujuan promosi. Fork adalah pemisahan blockchain yang menghasilkan koin baru untuk pemegang koin lama. Aset kripto yang diperoleh dari airdrop atau fork, ketika diterima atau diperdagangkan, berpotensi dikenakan pajak berdasarkan nilainya saat diterima atau saat dijual.
• Penerimaan Hadiah atau Gaji dalam Kripto: Jika Anda menerima pembayaran, hadiah, atau bentuk pendapatan lain dalam aset kripto, ini juga merupakan penghasilan yang terutang pajak berdasarkan nilai aset kripto saat diterima.

Fokus utama dari PMK 68/PMK.03/2022 adalah pengenaan PPh Final dan PPN atas transaksi perdagangan aset kripto yang dilakukan melalui Penyelenggara Perdagangan Fisik Aset Kripto (PPAFK) yang terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Namun, penting untuk diingat bahwa jenis penghasilan lain dari kripto (seperti staking, mining, airdrop) dapat memiliki perlakuan pajak yang berbeda, seringkali masuk dalam kategori penghasilan lain yang dilaporkan dalam SPT Tahunan sesuai tarif PPh umum.

Aturan Pajak Kripto: Mengenal PPh dan PPN Sesuai Regulasi

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68/PMK.03/2022 menjadi dasar hukum utama pengenaan pajak atas transaksi perdagangan aset kripto di Indonesia. PMK ini secara spesifik mengatur pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Final dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi aset kripto yang diperdagangkan.

Dalam konteks perpajakan, PMK ini memperlakukan aset kripto sebagai komoditi, bukan sebagai mata uang atau surat berharga dalam arti tradisional. Pengenaan pajaknya difokuskan pada aktivitas perdagangannya.

Pajak Penghasilan (PPh) Final atas Transaksi Kripto

Penghasilan dari transaksi perdagangan aset kripto dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final. Artinya, PPh tersebut sudah langsung dipotong atau dipungut pada saat transaksi terjadi, dan tidak diperhitungkan lagi dalam perhitungan PPh Tahunan menggunakan tarif umum.

• Objek PPh Final: Penghasilan berupa keuntungan dari selisih harga jual aset kripto.
• Tarif PPh Final:
  • 0,1% (nol koma satu persen) dari nilai transaksi aset kripto, jika transaksi dilakukan melalui PPAFK yang terdaftar di Bappebti.
  • 0,2% (nol koma dua persen) dari nilai transaksi aset kripto, jika transaksi dilakukan di luar PPAFK yang terdaftar di Bappebti. Ini bisa terjadi jika Anda bertransaksi di exchange luar negeri yang tidak terdaftar di Indonesia, atau melakukan transaksi peer-to-peer secara langsung.
• Mekanisme Pengenaan: Untuk transaksi di PPAFK terdaftar, PPh Final ini akan dipotong langsung oleh PPAFK pada saat transaksi penjualan atau penukaran aset kripto. PPAFK berfungsi sebagai pemotong pajak. Untuk transaksi di luar PPAFK terdaftar, kewajiban PPh Final ini menjadi tanggung jawab Wajib Pajak (Self-Assessment) untuk dihitung, disetor, dan dilaporkan sendiri.

Contoh sederhana: Jika Anda menjual Bitcoin senilai Rp 100.000.000 melalui PPAFK terdaftar, PPh Final yang dipotong adalah 0,1% x Rp 100.000.000 = Rp 100.000. Jumlah ini langsung dipotong dari hasil penjualan Anda.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Transaksi Kripto

Selain PPh Final, transaksi penyerahan (penjualan) aset kripto juga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

• Objek PPN: Penyerahan (penjualan) aset kripto.
• Tarif PPN:
  • 0,1% (nol koma satu persen) dari nilai transaksi aset kripto, jika transaksi dilakukan melalui PPAFK yang terdaftar di Bappebti.
  • 0,2% (nol koma dua persen) dari nilai transaksi aset kripto, jika transaksi dilakukan di luar PPAFK yang terdaftar di Bappebti.
• Mekanisme Pengenaan: Untuk transaksi di PPAFK terdaftar, PPN ini akan dipungut langsung oleh PPAFK pada saat transaksi penjualan atau penukaran aset kripto. PPAFK berfungsi sebagai pemungut pajak. Untuk transaksi di luar PPAFK terdaftar, PPN ini juga menjadi tanggung jawab Wajib Pajak (Self-Assessment) untuk dihitung, disetor, dan dilaporkan sendiri, meskipun dalam praktiknya pelaksanaannya mungkin lebih kompleks bagi WP perorangan.

Dalam banyak kasus transaksi di PPAFK terdaftar, total pajak yang dipotong/dipungut adalah PPh Final + PPN, yaitu 0,1% + 0,1% = 0,2% dari nilai transaksi penjualan/penukaran aset kripto Anda.

Menghitung Keuntungan dan Dasar Pajak

Seperti dijelaskan di atas, untuk transaksi perdagangan di PPAFK terdaftar, PPh Final dan PPN sudah dipotong/dipungut oleh PPAFK berdasarkan nilai total transaksi penjualan atau penukaran aset kripto Anda. Anda tidak perlu menghitung keuntungan/kerugian riil dari selisih harga beli dan jual untuk keperluan pemotongan PPh Final ini.

Namun, memahami cara menghitung keuntungan riil (capital gain) dari transaksi jual beli aset kripto tetap sangat penting. Mengapa? Pertama, untuk tujuan pencatatan keuangan pribadi Anda. Kedua, metode ini relevan jika Anda bertransaksi di luar PPAFK terdaftar (misalnya di exchange luar negeri), di mana PPh Final 0,2% mungkin perlu Anda hitung dan setor sendiri. Ketiga, metode perhitungan keuntungan ini relevan untuk melacak nilai perolehan aset saat melaporkan kepemilikan aset kripto di SPT Tahunan.

Pentingnya Metode FIFO untuk Pencatatan Pribadi

Salah satu metode umum yang digunakan untuk menghitung keuntungan atau kerugian dari penjualan aset yang dibeli pada waktu yang berbeda adalah metode FIFO (First-In, First-Out). Metode ini berasumsi bahwa aset pertama yang Anda beli adalah aset pertama yang Anda jual. Asumsi ini membantu dalam menentukan "biaya perolehan" aset yang dijual, yang kemudian digunakan untuk menghitung keuntungan atau kerugian (Harga Jual - Biaya Perolehan).

Meskipun PPh Final dan PPN di PPAFK terdaftar sudah dipotong/dipungut berdasarkan nilai total transaksi, metode FIFO tetap berguna untuk:

• Melacak performa investasi riil Anda.
• Mengetahui keuntungan/kerugian sesungguhnya dari setiap penjualan untuk tujuan analisis strategi trading.
• Membantu menentukan nilai aset yang tersisa di akhir tahun pajak untuk pelaporan di SPT Tahunan.
• Sebagai dasar perhitungan jika suatu saat regulasi pajak berubah atau Anda bertransaksi di platform yang tidak melakukan pemotongan PPh Final.

Contoh Perhitungan Keuntungan Transaksi dengan Metode FIFO

Mari kita gunakan skenario transaksi untuk mendemonstrasikan perhitungan keuntungan/kerugian menggunakan metode FIFO.

Anggap Anda melakukan transaksi pembelian dan penjualan Bitcoin (BTC) sebagai berikut:

1. 1 Maret 2023: Beli 0,1 BTC @ Rp 400.000.000/BTC. Total biaya = 0,1 * Rp 400.000.000 = Rp 40.000.000
2. 15 Maret 2023: Beli 0,05 BTC @ Rp 420.000.000/BTC. Total biaya = 0,05 * Rp 420.000.000 = Rp 21.000.000
3. 1 April 2023: Beli 0,08 BTC @ Rp 410.000.000/BTC. Total biaya = 0,08 * Rp 410.000.000 = Rp 32.800.000
4. 15 April 2023: Jual 0,12 BTC @ Rp 450.000.000/BTC. Total nilai jual = 0,12 * Rp 450.000.000 = Rp 54.000.000

Sekarang, mari kita hitung keuntungan/kerugian dari penjualan 0,12 BTC pada 15 April 2023 menggunakan metode FIFO.

Metode FIFO berasumsi bahwa BTC yang dijual adalah BTC yang pertama kali Anda beli. Anda menjual 0,12 BTC. Persediaan BTC Anda berdasarkan urutan pembelian adalah:

• Pembelian 1: 0,1 BTC (dibeli 1 Maret @ Rp 400.000.000)
• Pembelian 2: 0,05 BTC (dibeli 15 Maret @ Rp 420.000.000)
• Pembelian 3: 0,08 BTC (dibeli 1 April @ Rp 410.000.000)

Untuk menjual 0,12 BTC, berdasarkan FIFO, Anda akan menggunakan:

1. Seluruh 0,1 BTC dari Pembelian 1 (sisa yang harus dijual: 0,12 - 0,1 = 0,02 BTC)
2. Sebagian dari 0,05 BTC dari Pembelian 2, yaitu sebesar 0,02 BTC (sisa yang harus dijual: 0,02 - 0,02 = 0 BTC)

Jadi, Biaya Perolehan untuk 0,12 BTC yang dijual adalah:

• 0,1 BTC dari Pembelian 1: 0,1 BTC * Rp 400.000.000/BTC = Rp 40.000.000
• 0,02 BTC dari Pembelian 2: 0,02 BTC * Rp 420.000.000/BTC = Rp 8.400.000

Total Biaya Perolehan = Rp 40.000.000 + Rp 8.400.000 = Rp 48.400.000

Nilai Jual = Rp 54.000.000

Keuntungan (Capital Gain) = Nilai Jual - Biaya Perolehan

Keuntungan = Rp 54.000.000 - Rp 48.400.000 = Rp 5.600.000

Dalam skenario ini, meskipun Anda mendapatkan keuntungan riil sebesar Rp 5.600.000, PPh Final dan PPN yang dipotong/dipungut oleh PPAFK (jika transaksi ini di PPAFK terdaftar) adalah 0,2% dari nilai transaksi jual (Rp 54.000.000), yaitu 0,2% * Rp 54.000.000 = Rp 108.000. Angka Rp 5.600.000 ini relevan untuk pencatatan pribadi Anda, bukan dasar perhitungan PPh Final yang sudah dipotong otomatis.

Sisa persediaan BTC Anda setelah penjualan 0,12 BTC pada 15 April 2023 adalah 0,05 BTC (dari Pembelian 2) - 0,02 BTC (yang dijual) + 0,08 BTC (dari Pembelian 3) = 0,03 BTC (dari Pembelian 2) + 0,08 BTC (dari Pembelian 3) = 0,11 BTC, dengan biaya perolehan FIFO yang terdistribusi sesuai pembelian aslinya.

Metode FIFO ini membantu Anda melacak berapa biaya perolehan untuk setiap unit aset kripto yang masih Anda pegang, yang akan berguna saat Anda menjualnya di masa depan atau saat melaporkan nilai aset di SPT Tahunan.

Panduan Lapor Pajak Kripto di SPT Tahunan

Meskipun PPh Final dan PPN atas transaksi perdagangan di PPAFK terdaftar sudah dipotong dan disetor oleh PPAFK, kewajiban perpajakan Anda terkait aset kripto belum sepenuhnya selesai sampai di sana. Anda tetap memiliki kewajiban untuk melaporkan kepemilikan aset kripto Anda di Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Pribadi.

SPT Tahunan adalah laporan yang disampaikan oleh Wajib Pajak kepada DJP yang berisi jumlah penghasilan yang diterima selama satu tahun pajak, jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak (pajak yang sudah dipotong pihak lain), dan juga melaporkan daftar harta serta kewajiban yang dimiliki.

Melaporkan Kepemilikan Aset Kripto (Bagian Harta)

Aset kripto termasuk dalam kategori harta yang wajib dilaporkan dalam SPT Tahunan Anda. Aset kripto biasanya dilaporkan pada bagian Daftar Harta pada akhir tahun pajak.

Langkah-langkah umum pelaporan aset kripto di SPT Tahunan (melalui e-filling):

1. Akses layanan e-filling di website DJP Online.
2. Isi SPT Tahunan Anda sesuai petunjuk, baik form 1770 S (untuk karyawan dengan penghasilan bruto lebih dari Rp 60 juta per tahun) atau 1770 SS (untuk karyawan dengan penghasilan bruto hingga Rp 60 juta per tahun), atau 1770 (untuk Wajib Pajak dengan usaha atau pekerjaan bebas).
3. Cari bagian "Daftar Harta pada Akhir Tahun Pajak".
4. Klik tombol untuk menambah harta.
5. Pilih Kode Harta yang sesuai. Untuk aset kripto, seringkali dimasukkan dalam kategori "Investasi" atau "Harta Tidak Bergerak Lainnya", atau mungkin ada kode khusus yang disediakan DJP (perlu dicek update terbaru di e-filling). Kode yang umum digunakan untuk aset kripto mungkin seperti 042 (Investasi Harta Tidak Bergerak Lainnya) atau cari kategori yang paling relevan.
6. Isi kolom keterangan: Sebutkan nama aset kripto yang Anda miliki, misalnya "Bitcoin (BTC)", "Ethereum (ETH)", dll.
7. Isi kolom Nilai Perolehan: Ini adalah total nilai rupiah yang Anda keluarkan untuk mendapatkan aset kripto tersebut hingga akhir tahun pajak. Anda bisa menggunakan metode FIFO atau metode lain yang konsisten untuk menentukan nilai perolehan aset yang masih Anda miliki per 31 Desember tahun pajak tersebut. Nilai ini bukan nilai pasar aset kripto per 31 Desember, melainkan total biaya yang Anda bayarkan saat membelinya.
8. Isi kolom Tahun Perolehan: Tahun di mana Anda memperoleh aset kripto tersebut. Jika dibeli bertahap, bisa dicatat tahun pertama kali Anda memperolehnya atau dirinci per kelompok perolehan jika jumlahnya signifikan.

Lakukan ini untuk setiap jenis aset kripto yang Anda miliki per 31 Desember tahun pajak.

Melaporkan PPh Final yang Telah Dipotong (Bagian PPh Final)

PPh Final yang telah dipotong oleh PPAFK atas transaksi penjualan/penukaran aset kripto Anda juga perlu dilaporkan dalam SPT Tahunan, meskipun sifatnya final dan tidak dihitung ulang.

Dalam SPT Tahunan e-filling, cari bagian yang terkait dengan "Penghasilan Lain yang Dikenakan PPh Final". Di sana biasanya ada daftar objek PPh Final. Cari objek PPh Final atas "Transaksi Aset Kripto" atau kategori serupa.

Masukkan jumlah total PPh Final yang telah dipotong oleh PPAFK selama satu tahun pajak. Anda bisa mendapatkan rekapitulasi pemotongan PPh Final ini dari platform PPAFK tempat Anda bertransaksi. Mereka biasanya menyediakan laporan bulanan atau tahunan yang mencakup rincian transaksi dan pajak yang dipotong.

Jika Anda bertransaksi di luar PPAFK terdaftar dan menghitung serta menyetor sendiri PPh Final 0,2%, Anda juga melaporkan jumlah PPh Final yang telah Anda setorkan sendiri di bagian ini.

Dokumen Pendukung

Untuk memudahkan proses pelaporan SPT Tahunan terkait aset kripto, siapkan dokumen-dokumen berikut:

• Laporan transaksi dari PPAFK tempat Anda bertransaksi selama satu tahun pajak. Laporan ini biasanya berisi rincian pembelian, penjualan, nilai transaksi, dan jumlah PPh/PPN yang dipotong.
• Catatan pribadi mengenai transaksi Anda, terutama jika Anda menggunakan beberapa platform atau menghitung keuntungan/kerugian dengan metode FIFO secara manual.
• Bukti setor PPh Final (jika Anda menyetor sendiri untuk transaksi di luar PPAFK terdaftar).
• Rekapitulasi kepemilikan aset kripto Anda per 31 Desember tahun pajak, termasuk jumlah unit dan perkiraan nilai perolehan.

Batas Waktu Pelaporan Pajak Kripto

Pelaporan SPT Tahunan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi memiliki batas waktu:

• Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi: Paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pastikan Anda melaporkan SPT Tahunan Anda sebelum batas waktu tersebut untuk menghindari sanksi.

Potensi Sanksi Jika Tidak Patuh Pajak

Ketidakpatuhan terhadap kewajiban perpajakan, termasuk pajak kripto, dapat menimbulkan sanksi sesuai Undang-Undang Perpajakan di Indonesia.

Beberapa potensi sanksi jika Anda tidak patuh meliputi:

• Sanksi Administrasi:
  • Denda Keterlambatan Pelaporan SPT Tahunan: Jika Anda terlambat melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi, Anda dapat dikenakan denda sebesar Rp 100.000.
  • Bunga atau Kenaikan: Jika terdapat kekurangan pembayaran pajak (misalnya untuk PPh Final yang seharusnya disetor sendiri dari transaksi di luar PPAFK terdaftar), Anda dapat dikenakan sanksi bunga atau kenaikan atas jumlah pajak yang kurang dibayar.
  • Sanksi Administrasi Lainnya: Dapat berupa denda atau kenaikan persentase tertentu dari jumlah pajak yang terutang jika terdapat pelanggaran lain terkait kewajiban perpajakan.
• Sanksi Pidana: Dalam kasus pelanggaran yang lebih serius, seperti kesengajaan tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT yang isinya tidak benar/tidak lengkap dengan tujuan menghindari pajak, dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara atau denda yang lebih besar.

Mengingat data transaksi kripto, terutama yang dilakukan di PPAFK terdaftar di Indonesia, semakin mudah dilacak, penting untuk mengambil langkah proaktif dalam memahami dan memenuhi kewajiban pajak Anda. Kepatuhan pajak adalah bagian tak terpisahkan dari aktivitas investasi atau bisnis apa pun, termasuk aset kripto.

Disclaimer Penting: Artikel Ini Bukan Nasihat Pajak

Peraturan perpajakan sangat kompleks dan dapat berubah sewaktu-waktu. Informasi yang disajikan dalam artikel ini bertujuan semata-mata sebagai panduan umum dan edukasi berdasarkan pemahaman kami terhadap peraturan perpajakan terkait aset kripto di Indonesia yang berlaku saat penulisan artikel ini.

Artikel ini BUKAN merupakan nasihat pajak profesional atau konsultasi pajak. Situasi keuangan dan transaksi setiap individu sangat unik dan memerlukan analisis yang mendalam. Perhitungan pajak yang sebenarnya dapat bervariasi tergantung pada banyak faktor, termasuk detail transaksi, platform yang digunakan, dan perubahan regulasi.

Kami sangat menganjurkan Anda untuk:

• Berkonsultasi langsung dengan konsultan pajak bersertifikat atau petugas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mendapatkan nasihat yang tepat dan sesuai dengan kondisi spesifik Anda.
• Merujuk pada peraturan perpajakan resmi terbaru yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan dan DJP untuk informasi yang paling akurat dan mutakhir.
• Selalu memperbarui pengetahuan Anda mengenai perkembangan regulasi perpajakan di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan aset digital dan kripto.

Penulis dan penerbit artikel ini tidak bertanggung jawab atas kerugian atau konsekuensi hukum apa pun yang timbul dari penggunaan informasi dalam artikel ini tanpa adanya konsultasi profesional.

Kesimpulan

Memahami dan mematuhi aturan pajak kripto di Indonesia adalah langkah penting bagi setiap investor dan trader aset digital. Regulasi melalui PMK 68/PMK.03/2022 telah menetapkan kerangka kerja untuk pengenaan PPh Final dan PPN atas transaksi perdagangan aset kripto, dengan tarif yang relatif rendah dan mekanisme pemotongan/pemungutan oleh PPAFK terdaftar.

Selain itu, kewajiban pelaporan kepemilikan aset kripto di SPT Tahunan juga menjadi hal yang tidak boleh diabaikan. Meskipun PPh Final sudah dipotong, aset kripto tetap merupakan harta yang wajib dilaporkan.

Menggunakan metode pencatatan seperti FIFO dapat membantu Anda melacak biaya perolehan dan keuntungan riil untuk analisis pribadi dan pelaporan nilai aset. Selalu simpan bukti transaksi Anda sebagai dokumentasi.

Dengan proaktif mencari informasi, memahami aturan, dan memenuhi kewajiban pelaporan serta pembayaran pajak, Anda tidak hanya menghindari potensi sanksi, tetapi juga menjadi pelaku pasar kripto yang bertanggung jawab dan berkontribusi pada sistem keuangan negara.

Untuk informasi lebih lanjut dan update terkini seputar pajak, keuangan, dan investasi aset kripto, jangan lewatkan postingan dan diskusi menarik lainnya. Follow kami sekarang juga di https://www.instagram.com/akademicryptoplatform.